Seabad Dokter Indonesia, IDI Gelar Hari Bakti

Medan, (Analisa, Jumat 28 Maret 200 8)

Menyongsong peringatan seabad Kebangkitan Nasional dan seabad kiprah dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI). Kegiatan yang bertujuan untuk membangun kembali citra dokter Indonesia ini dimulai sejak Februari-Desember 2008.

Demikian dikatakan Ketua Panitia HBDI Dr HT Syaifuddin didampingi Ketua Umum PW IDI Sumut Dr Rustam Effendi YS SpPD dan pengurus IDI Dr Ronald M SpB, Dr Ester RD Sitorus, Dr Rosihan Arbie, Pera Laila S dan dr Hotma Partogi Pasaribu saat bertemu Pemimpin Redaksi Harian Analisa H Soffyan, Wakil Pemred H Ali Soekardi dan Sekretaris Redaksi War Djamil di kantor Redaksi Harian Analisa, Kamis (27/3).

Menurut Dr T Syaifuddin, untuk jangka pendek, pada puncak HBDI yang digelar serentak di seluruh Indonesia akan diisi dengan berbagai kegiatan Pembebasan Jasa Medik, seperti khitanan massal, operasi bibir sumbing, operasi katarak, pengobatan dan lainnya. Kegiatan ini melibatkan dokter di seluruh pelayanan kesehatan.

Untuk kegiatan jangka menengah, mulai Mei 2008 setiap bulannya akan dilaksanakan safari bakti dari tiap perhimpunan sepanjang 2008.

Sedangkan untuk jangka panjang akan dilaksanakan pematangan konsep pendidikan dokter keluarga di fakultas kedokteran. “IDI juga akan melibatkan organisasi sosial dan media massa,” ujarnya.

Revitalisasi

Lebih lanjut dikatakan Ketua Dr Rustam Effendi YS SpPD, kegiatan ini diharapakan dapat menumbuhkan, mengembangkan dan membina ‘Gerakan Dokter untuk Bangsa’ sebagai bentuk revitalisasi peran dokter dalam memberikan kontribusi untuk proses pembangunan bangsa.

Dikatakannya, hakekat kegiatan HBDI adalah gerakan moral insan-insan profesi dokter dalam rangka membangun kembali citra profesi kedokteran.

Karenanya, dirasa perlu menginisiasi tumbuhnya kembali nilai-nilai yang tertuang dalam sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hati, pikiran dan perilaku para dokter.

“Dokter Indonesia ikut berperan aktif sejak pergerakan dan perjuangan merebut kemerdekaan, karenanya sadar akan peran dan tanggungjawabnya kepada Tuhan YME. Kesadaran itu diimplementasikan dengan senantiasa bertekad memberikan darma baktinya dalam kehidupan keprofesian,” ujarnya.

Sampai saat ini keanggotaan IDI berjumlah 74.502 dokter yang tersebar di 31 wilayah dan 343 cabang di seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Utara terdaftar 21 cabang IDI dengan 4.086 dokter umum dan spesialis dan 22 Perhimpunan Dokter Spesialis, 13 Perhimpunan Dokter Seminat, 1 PDP3K, 1 PDPP dan 1PDsO. (msm)

Penggusuran, Bentrok di Flamboyan

Majalah Gatra 20 Desember 1997 

PENGGUSURAN Bentrok di Flamboyan Penggusuran Pasar Flamboyan, Medan, rusuh karena petugas keamanan memukul pedagang dan mahasiswa. AIR mata Pehuliken Purba meleleh melihat kios kayu miliknya dirubuhkan petugas penertiban Pemerintah Daerah (Pemda) Medan.

Perempuan yang sedang hamil muda itu berusaha menghalanginya, tapi tak bisa. Selasa pagi pekan lalu, petugas Pemda Medan, dikawal puluhan anggota garnizun, menggusur Pasar Flamboyan, pasar tradisional liar di Jalan Flamboyan, Medan. Bahkan ketika Pehuliken terjepit di antara buldozer dan reruntuhan kios beratap seng miliknya, petugas tak mempedulikannya.

Melihat itu, pedagang lain, Contoh Perangin-angin, berusaha menolong. Dia meminta agar petugas pemda menghentikan aksinya. Tapi sial. Seorang petugas ABRI berwajah sangar yang mengawal penggusuran menggebuk Contoh, sehingga laki-laki berusia 45 tahun itu terjengkang ke parit.

Budiman Nadapdap, Wakil Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sumatera Utara -yang kebetulan berada di tempat kejadian- juga mendapatkan “ketupat bangkahulu” lantaran menolong Contoh. Tak mengherankan bila penggusuran yang semula tenang itu berubah menjadi panas. Apalagi petugas mengejar dan memukul pedagang dengan rotan. “Cari premannya,” teriak petugas. Mungkin karena saking geramnya, petugas tak bisa lagi membedakan pedagang dengan masyarakat yang menonton penggusuran.

Kodrat, mahasiswa Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas, yang sedang mengamati penggusuran itu dari atas sepeda motornya, dihardik petugas. “Apa kau premannya,” bentak mereka. Pemuda berusia 26 tahun itu menjelaskan, dia adalah mahasiswa yang kampusnya sekitar 200 meter dari pasar tersebut.

Petugas tak peduli. Kodrat diterjang hingga terjatuh dari sepeda motor. Dapat diduga, persoalan kemudian menyebar ke kalangan mahasiswa Unika. Sejumlah mahasiswa tak lama kemudian bergerombol mendatangi oknum ABRI yang memukul Kodrat. Petugas bersenjata rotan marah dan mengejar rombongan mahasiswa sampai ke depan kampus Unika. Sialnya, Herbert Hutabarat, 25 tahun, seorang mahasiswa, terjatuh ketika menyelamatkan diri. Oleh petugas, Herbert dihajar dengan rotan hingga babak belur. “Seharusnya mereka melindungi, bukan memukul,” kata Herbert kepada Darmansyah dan Wibowo dari Gatra. Keadaan di sekitar Pasar Flamboyan kemudian bertambah runyam. Ratusan mahasiswa memblokir jalan. Mereka melempari petugas keamanan dengan batu dan membakar ban bekas. Asap hitam mengepul, membuat suasana bertambah seram. Sekompi petugas antihuru-hara lengkap dengan perisai dan pentungan datang mengamankan. Mahasiswa tak peduli. Para mahasiswa itu melempar petugas dengan membabi-buta. Bahkan mobil kru Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), yang sedang meliput peristiwa itu, rusak tertimpuk batu. Kegaduhan itu baru mereda menjelang magrib, setelah hujan lebat mengguyur Medan.

Kemarahan mahasiswa pun berkurang. Tapi kelompok mahasiswa itu menolak berdialog dengan Komandan Komando Daerah Militer Medan, Letnan Kolonel Hadi Suharto, dan Kepala Kepolisian Kota Besar Medan, Letnan Kolonel Nono Supriyono. “Kami ingin melapor kepada Panglima Kodam tentang oknum yang sewenang-wenang,” teriak mahasiswa. Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal Tengku Rizal Nurdin, yang ditemui seusai kejadian, menyebut bahwa peristiwa Flamboyan hanya lantaran salah pengertian. “Setiap petugas yang menyakiti masyarakat ditindak. ABRI itu pengayom. Saya mengharapkan, ABRI harus berkepala dingin menghadapi massa,” kata Rizal kepada Gatra.

Panglima menepati janjinya, delapan petugas keamanan yang diduga terlibat pemukulan diperiksa Provost Kodim. Sementara itu, 153 pedagang kaki lima sudah kembali berjualan di sana. Tampaknya pemda menahan diri untuk tak mengganggu mereka. Apalagi para pekerja sektor informal itu adalah satu solusi mengatasi pengangguran. Ketika ratusan ribu pekerja terancam pemutusan hubungan kerja akibat banyak perusahaan yang sekarat oleh gejolak moneter yang melanda Indonesia beberapa bulan terakhir.

“Bagaimanapun pedagang kaki lima itu penting,” kata Dr. Teuku Syaifuddin S., Ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD Sumatera Utara.

Sebenarnya, Pemda Medan, sebagaimana dijelaskan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Niwal Hasyim, tak asal menggusur. Pasar Flamboyan yang berdiri secara liar pada 1983 dinilai tak layak sebagai tempat berjualan, karena memacetkan lalu lintas. Apalagi, bangunan yang didirikan tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Mereka disarankan pindah ke Pasar Inpres Tanjungsari, tak jauh dari tempat tersebut. Tapi pedagang menolak, karena lokasi baru dinilai tak strategis. Keengganan itu bertambah lantaran mereka telah membayar sewa Rp 300.000 per tahun dan dana administrasi Rp 100.000 serta retribusi Rp 1.000 per hari. Mungkin menyadari hal itu, pengelola Pasar Flamboyan, Adhidarma Sembiring, meminta kerja sama dengan pemda untuk membangun Pasar Flamboyan, tapi tak disetujui pemda. Walaupun demikian, los-los sebagai tempat berjualan terus dibangun secara liar. “Sehingga dinas penertiban meminta bantuan pihak keamanan membongkarnya,” kata Niwal.

Menurut Niwal, pemda sepenuhnya akan membantu agar pedagang eks pasar liar Flamboyan mendapatkan tempat berjualan di Pasar Inpres Tanjungsari. Mereka diberi kemudahan, antara lain tak dikenai pungutan selama tiga bulan. Pemda Medan mengimbau agar pedagang tenang. “Demi kebaikan bersama,” katanya.

Mukhlizardy Mukhtar dan Nurlis Effendi

Pusat Berutang pada 17 Rumah Sakit di Sumut

Kamis, 27 Maret 2008 07:00 WIB
  PDF Cetak E-mail
* Biaya Perawatan Korban Tsunami 2004 Belum Dibayar
* Tunggakan Askeskin Rp138,7 M, Terancam Diputihkan

Medan, WASPADA Online

Pemerintah belum membayar biaya perawatan korban tsunami kepada 17 rumah sakit di Sumatera Utara yang terutang sejak tahun 2004. Demikian kata Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) cabang Sumatera Utara dr. H. T. Syaifuddin S kepada Waspada di Medan, Rabu (26/3).

“Rata-rata setiap rumah sakit harus menanggung beban biaya perawatan korban tsunami mencapai Rp1 miliar,” kata Syaifuddin. Menurut Syaifuddin, pasca terjadinya gempa bumi dan gelombang pasang tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias pada akhir Desember 2004, pemerintah pusat menunjuk 17 rumah sakit di Sumatera Utara untuk memberi perawatan kepada seluruh korban bencana alam tersebut.

“Saat itu, pemerintah pusat melalui Satkorlak menjanjikan akan membayar seluruh biaya perawatan korban tsunami. Bahkan ada dua rumah sakit swasta yang tidak ditunjuk, namun tetap memberi pelayanan kepada korban tsunami. Kenyataannya, sampai sekarang biaya perawatan korban tsunami tersebut belum juga dibayar,” ujarnya.

Syaifuddin meminta kepada pemerintah pusat agar bersikap terbuka terhadap pembayaran biaya perawatan korban tsunami di seluruh rumah sakit Sumatera Utara. “Jika tidak mampu membayar, pemerintah pusat harus berterus terang agar tidak membingungkan rumah sakit,” tegasnya. Beberapa direktur rumah sakit yang dikroscek Waspada kemarin mengakui adanya tunggakan pemerintah seperti dikemukakan Syaifuddin.

Askeskin

Sementara itu, belum tuntas masalah biaya perawatan korban tsunami, pemerintah menunggak pula pembayaran klaim Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Bahkan tunggakan klaim Askeskin milik 80 rumah sakit di Sumut-NAD mencapai Rp138,7 miliar.

Informasi yang diperoleh Waspada, tunggakan klaim Askeskin pada 56 rumah sakit di Sumatera Utara periode Juli-Desember 2007 mencapai Rp101 miliar. Bahkan untuk pembayaran sebagian klaim Askeskin pada tahun 2007, Departemen Kesehatan RI terpaksa memotong anggaran perjalanan dinas berkisar 60-70 persen. Akibat kesulitan melakukan pembayaran, tunggakan Askeskin senilai Rp138,7 miliar tersebut terancam diputihkan.

Menanggapi permasalahan ini, Syaifuddin mengingatkan Menkes agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti tunggakan pembayaran biaya perawatan korban tsunami. “Jika pemerintah merasa perlu melakukan audit, silahkan saja. Tapi tunggakan klaim Askeskin tersebut wajib dibayar oleh pemerintah,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kadis Kesehatan Sumut dr. Candra Syafei, SpOG yang dikonfirmasi Waspada mengatakan, tidak ada pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk menutupi tunggakan klaim Askeskin.

Namun Candra mengakui adanya anggaran Depkes RI yang terpaksa dikembalikan kepada Departemen Keuangan pada tahun 2007. “Anggaran itu terpaksa dipulangkan karena adanya peraturan baru dari Departemen Keuangan,” ujarnya tanpa merinci lebih lanjut.

Mengenai tunggakan klaim Askeskin periode Juli-Desember 2007, Candra mengatakan, pemerintah akan membayarnya pada pertengahan tahun ini lewat Perubahan APBN 2008. Namun pembayaran tunggakan klaim Askeskin tersebut harus melalui proses audit.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun 2008, pemerintah telah membuat program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). “Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran di muka hingga Juli 2008,” ujarnya.

Ketika disinggung tentang biaya perawatan korban tsunami yang belum dibayar, Candra mengaku tidak mengetahuinya. “Saya akan melakukan pengecekan dulu tentang biaya perawatan korban tsunami ini,” tambahnya.

Gugat
Sebelumnya, Sekretaris Panitia Kerja (Panja) Askeskin Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba, SH mengatakan, tunggakan klaim Askeskin tersebut tidak boleh diputihkan oleh pemerintah. Jika hal ini terjadi, maka masyarakat akan menggugat pemerintah.

Parlindungan heran dengan pernyataan Menkes yang mengaku telah menyediakan anggaran lebih Rp1 triliun untuk membayar tunggakan klaim Askeskin. “Kalau memang dana itu sudah disediakan, mengapa tunggakan klaim Askeskin belum dibayar. Seluruh rumah sakit sangat membutuhkan biaya tersebut untuk kelanjutan operasional,” ujarnya.(m26)

Virus Flu Burung Tak Seharusnya Dikirim Ke AS

Jumat, 21 Maret 2008 08:00 WIB

Menkes Dikritik      

Medan, WASPADA Online
Menteri Kesehatan RI DR Dr Siti Fadhilah Supari, SpJP mendapat kritikan keras dari kalangan kedokteran di Sumatera Utara terkait pernyataannya yang menuding Amerika Serikat telah menyalahgunakan virus flu burung yang telah dikirim dari Indonesia.

“Penyalahgunaan virus flu burung yang dikirim dari Indonesia itu tidak akan terjadi jika Menkes dan jajarannya mampu memprediksi sejak awal,” kata Dr. H. T. Syaifuddin S, yang juga menjabat Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumut kepada Waspada di Medan, Kamis (20/3).

Menurut Syaifuddin, seorang dokter telah dididik tentang bagaimana cara mengambil organ tubuh, organ mana yang perlu diambil, berapa banyak organ yang perlu diambil, untuk apa organ tersebut diambil, bagaimana cara memeriksanya serta bagaimana menjaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan
orang lain.

Dalam kasus ini, Menkes dan jajarannya tidak mampu memprediksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan virus flu burung tersebut. “Seharusnya sejak semula Menkes bisa memperhitungkan bahwa virus flu burung yang dikirim tersebut bisa dimanfaatkan orang lain menjadi vaksin,” ujarnya.

Syaifuddin berpendapat, seharusnya dalam pengiriman virus flu burung ada perjanjian bahwa virus tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai vaksin. “Sangat aneh jika tidak ada perjanjian seperti itu,” tambahnya.

Dengan adanya kejadian ini, maka Menkes harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Presiden karena tidak memperhitungkan sebab-akibat dari dampak pengiriman virus flu burung tersebut. Bahkan akibat kelalaian Menkes ini, negara telah dirugikan. “Bercermin dari negara Jepang, jika menteri telah berbuat kesalahan yang merugikan negara, maka sebaiknya mundur,” tegasnya.

Syaifuddin juga menyesalkan pernyataan Menkes soal penyalahgunaan virus flu burung yang terkesan mengadu domba Presiden RI dengan Presiden Amerika Serikat dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Menkes jangan merusak hubungan Indonesia dengan negara lain atau organisasi yang berada di bawah naungan PBB. Penyalahgunaan vaksin flu burung tersebut merupakan kesalahan Menkes dan jajarannya,” ujar Syaifuddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Cabang Sumut.

Tak Perlu Dikirim
Di tempat terpisah, Kadis Kesehatan Kota Medan dr. Umar Zein, DTM&H, SpPD-KPTI berpendapat, virus flu burung merupakan aset bagi Indonesia. Karena itu, virus flu burung tersebut tidak perlu dikirim ke Amerika Serikat, sebaliknya pemerintah mendatangkan tenaga ahli ke Indonesia untuk melakukan penelitian bersama para ilmuwan lokal.

Umar Zein mencontohkan kasus flu burung di Kabupaten Karo yang sampai saat ini belum diketahui sumber penularannya. “Virus flu burung di Kabupaten Karo itu memiliki struktur virus (phylo genetic) tersendiri dan berbeda dengan negara lain. Sayangnya, Indonesia belum mampu meneliti virus tersebut meski memiliki tenaga ahli yang cukup banyak,” ujarnya.

Menurut Umar Zein, ada dua kemungkinan penelitian virus flu burung tersebut tidak bisa dilaksanakan di
Indonesia. Pertama, kurangnya minat para ilmuwan untuk meneliti dan kedua, dana penelitian yang terbatas. Akibatnya, ketika virus flu burung dari Indonesia dimanfaatkan oleh negara lain menjadi vaksin, maka pihak Indonesia
menjadi rugi.

“Sebenarnya banyak kasus-kasus lain yang menjadi aset bagi Indonesia seperti manusia pohon dari Bandung, kasus patah tulang tiga bersaudara di Belawan dan lain-lain. Karena itu, sudah saatnya kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan ilmuwan,” demikian Umar Zein.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menkes menuding Amerika Serikat telah menyalahgunakan virus flu burung yang telah dikirim dari Indonesia. “Kita mengirimkan virus demi kemanusiaan tetapi ternyata di sana dikomersialkan dijadikan vaksin dan dijual kemana-mana dengan dalih untuk berjaga-jaga kalau nanti terjadi pandemi,” katanya.

Dengan motif berjaga-jaga, ujar Siti Fadhilah Supari, AS dan WHO membuat vaksin tetapi negara-negara dunia ketiga harus membeli vaksin tersebut dengan harga jutaan dolar. “Negara dunia ketiga dijadikan laboratarium oleh mereka, kita disuruh sakit, sementara mereka menjual vaksin. Ini jangan berlangsung terus,” katanya. (m26) (ags)

  Komentar (3)  

 

1. SETUJU
Ditulis oleh <!– var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’; var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’; var addy51820 = ‘abufasya’ + ‘@’; addy51820 = addy51820 + ‘yahoo’ + ‘.’ + ‘comNOSPAM! ‘; var addy_text51820 = ‘ABUFASYA’; document.write( ‘‘ ); document.write( addy_text51820 ); document.write( ” ); //–>\n ABUFASYA <!– document.write( ‘‘ ); //–> Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya <!– document.write( ” ); //–> , pd 21-03-2008 10:20
SAYA SETUJU DENGAN PAK SYARIFUDIN; KENAPA INDONESIA HARUS MENGIRIM BIBT FLU BURUNG KE WHO. INI AKAN MERUGIKAN
INDONESIA DAN MENGUNTUNGKAN PIHAK2 TERTENTU

 

2. alahai bapak ketua IDI…
Ditulis oleh <!– var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’; var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’; var addy27245 = ‘naim_smartri’ + ‘@’; addy27245 = addy27245 + ‘yahoo’ + ‘.’ + ‘co’ + ‘.’ + ‘idNOSPAM! ‘; var addy_text27245 = ‘bapak hatta’; document.write( ‘‘ ); document.write( addy_text27245 ); document.write( ” ); //–>\n bapak hatta <!– document.write( ‘‘ ); //–> Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya <!– document.write( ” ); //–> , pd 21-03-2008 14:42
sungguh sangat tidak berbobot ucapan seorang ketua IDI, bagaimana mungkin ketua IDI berkomentar seperti itu, negara singapura, swedia dan kanada aja kesulitan untuk menembus WHO, seharusnya bapak berkomentar setelah mengetahui kisah bagaimana sampai ibu menteri yang begitu berani ini sampai mengkritik amerika, atau jangan-jangan bapak dapat gelar dengan cara membeli ya… 
Sample virus ini dikirim ke WHO, karena ada aturan yang menyatakan bahwa setiap strain virus harus dikirimkan samplenya ke WHO sebagai pusat penelitian, tetapi karena tekanan yang besar dari Amerika akhirnya sample yang seharusnya untuk kemashalatan umat malah digunakan untuk senjata biologis dan diperbanyak untuk kemudian dijual kembali kenegara yang membutuhkannya yang kebanyakannya adalah negara membangun dengan harga yang mahal, hal ini yang didobrak oleh Ibu menkes yang gagah berani sehingga sekarang setiap negara yang mengirimkan sample virus dapat memperoleh kembali virusnya dan juga mendapatkan informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PBB… 
Harap agar kalo berkomentar cukupkan dulu ilmu anda bapak ketua IDI…jangan tong kosong nyaring bunyinya….

 

3. udah pas
Ditulis oleh <!– var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’; var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’; var addy74252 = ‘fadhil’ + ‘@’; addy74252 = addy74252 + ‘graffiti’ + ‘.’ + ‘netNOSPAM! ‘; var addy_text74252 = ‘fadhil’; document.write( ‘‘ ); document.write( addy_text74252 ); document.write( ” ); //–>\n fadhil <!– document.write( ‘‘ ); //–> Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya <!– document.write( ” ); //–> , pd 22-03-2008 14:53
udah pasnya itu tindakan menkes..

Penderita Gizi Buruk di Sumut Terus Bertambah

Gizi.net - Wabah gizi buruk terus melanda anak-anak di Propinsi Sumatera Utara. Saat ini di Rumah Sakit Umum Dr Pirngadi Medan, terbaring lemah dua bocah penderita gizi buruk masing-masing Linda (3,6 tahun), penduduk Dusun II Gang Kemarat Bandar Khalifah, Deli Serdang dan Steven (2 tahun),penduduk Kampung Kristen, Kualah Hulu,Labuhan Batu.

Keduanya masuk ruang perawatan RS Dr Pirngadi sejak Sabtu dini hari. Kedua bocah kurang gizi itu saat ini ditangani tim medis guna mendapatkan perawatan di unit gaat darurat.

Kondisi keduanya sangat memperihatinkan. Linda misalnya, dengan usia yang sudah 3,6 tahun hanya memiliki berat badan 3,2 kg. Begitu juga kondisi Steven,bocah malang ini hanya memiliki bobot 3,1 kg,ditambah lagi kondisi Steven yang diketahui mengidap penyakit kronis.

Hingga Sabtu sore, jumlah pasien gizi buruk menjadi empat orang. Selain kedua bocah tersebut, RS Dr Pirngadi Medan juga tengah merawat Adinda (2 tahun) dan Rangga (2 tahun). Pasien gizi buruk yang meninggal dunia dalam minggu ini bernama Ade Pratiwi berumur 1,8.tahun.

Juru bicara RS Dr Pirngadi Medan Hanas Hasibuan kepada Tempo mengatakan, penderita gizi buruk sangat rentan dengan wabah penyakit lainnya, hal itu disebabkan daya tahan tubuh yang lemah akibat kurang gizi.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!